Sebagai sebuah bagian
Negara yang berbeda suku dan agama, masyarakat Pattani seringkali mengalami
diskriminasi dari pemerintahan Thailand. Hal ini, telah menyebabkan banyak
terjadi pertikaian diantara keduanya. Dan diantara tahun 2004-2007 lebih dari
2000 orang telah meninggal dalam pertikaian yang terjadi tersebut. Mulai dari
penembakan di masjid Kru Se hingga peristiwa Takbai.[1]
Berbagai pertikaian berdarah tersebut merupakan salah satu hal yang timbul dari
berbagai macam problem yang dihadapi masyarakat muslim Thailand.
Sejarah Masuknya Islam di Thailand
Islam diperkirakan
datang ke kawasan Pattani, Thailand bagaian selatan pada abad ke-10 atau ke-11
lewat jalur perdagangan. Penyebaran Islam dilakukan para guru sufi pengembara
dan pedagang yang berasal dari wilayah Arab dan pesisir India. Salah satu bukti
yang menguatkan pendapat ini adalah ditemukannya batu nisan bertuliskan Arab
dekat Kampung Teluk Cik Munah, pekan Pahang yang bertarikh 1028 M. dalam
catatan Emmanuel Gedinho d’Eredia, seorang penulis Portugis pada awal abad
ke-17, disebutkan bahwa Islam terlebih dahulu datang ke daerah Pattani dan
Pahang, kemudian masuk ke Malaka. Sumber lain, seperti tulisan A. Bangnara,
seorang pakar sejarah bangsa Pattani di Thailand, menyebutkan bahwa Islam pada
awalnya tersebar di kalangan rakyat biasa. Meskipun demikian, ada pula pendapat
yang mengatakan bahwa Islam pada awalnya diterima oleh kalanga penguasa
(elite), baru kemudian menyebar ke kalangan rakyat.[2]
Menurut Haji Abdullah
Halim Bashah, penulis asal Malaysia, kawasan Pattani—dulu juga dikenal sebagai
Langkasuka—yang pertama menerima kedatangan Islam adalah Patthalung, dekat
Ligor. Setelah berkembang kurang lebih 300 tahun, kemudian muncul kerajaan
Islam di Pattani dengan rajanya yang pertama Sultan Sulaiman Syah. Raja yang
juga berkerabat dengan kerajaan di Kelantan Selatan ini berkuasa dari 1357
sampai 1398.[3]
Muslim di Thailand sekitar 15 persen, dibandingkan
penganut Budha, sekitar 80 persen. Mayoritas Muslim tinggal di Selatan
Thailand, sekitar 1,5 juta jiwa, atau 80 persen dari total penduduk, khususnya
di Patani, Yala dan Narathiwat, tiga provinsi yang sangat mewarnai dinamika di
Thailand Selatan. Tradisi Muslim di wilayah ini mengakar sejak kerajaan Sri
Vijaya yang menguasai wilayah Asia Tenggara, termasuk Thailand Selatan.
Thailand Selatan terdiri dari lima provinsi:
Pattani, Yala, Narathiwat, Satun dan Songkhla, dengan total penduduk 6.326.732
(Kantor Statistik Nasional, Thailand, 2002). Mayoritas penduduk Muslim terdapat
di empat provinsi: Pattani, Yala, Narathiwat dan Satun, yaitu sekitar 71%
diperkotaan, dan 86 % di pedesaan (YCCI, 2006: 34), sedangkan di Songkhla,
Muslim sekitar 19 %, minoritas, dan 76.6 % Buddha. Sementara mayoritas penduduk
yang berbahasa Melayu, ratarata 70 persen berada di tiga provinsi: Pattani,
Yala dan Narathiwat, sementara penduduk berbahasa China, ada di tiga provinsi:
Narathiwat, 0.3 %, Pattani, 1.0 %, dan Yala, 3.0 % (Sensus Penduduk, Thailand,
2000)[4].
Perkembangan keagamaan
Perkembangan Islam di
Pattani dapat dikatakan sebanding dengan perkembangan Islam di Nusantara. Pada
zaman kerajaan dan kesultanan di Pattani, Islam menjadi simbol dan paradigma
dalam sistem pemerintahannya. Adapun di daerah lainnya seperti bangkok dan
Thailand bagian utara, pengaruh Islam lebih terbatas pada pribadi dan kelompok
tertentu, terutama etnik Cham, Arab, Hui-hui, India dan Melayu.[5]
Daerah Pattani
mempunyai pertalian erat dengan kerajaan Islam Aceh. Pertalian yang dimaksud
dapat dilihat dalam dua sudut; Pertama, dari sudut hubungan sejarah
Islam dengan Samudera Pasai (sebelum menjadi Aceh). Kedua, dari sudut
pengaruh pemikiran Islam dari para ulama Aceh denga Pattani di masa
selanjutnya. Pengaruh pemikiran yang dimaksud mencakup fiqih, kalam, maupun
tasawuf.
Khusus dalam masalah
pemikiran tasawuf, secara tradisi dalam pandangan orang-orang Islam di Pattani,
selalu menganggap sumber kerohanian berasal dari Samudera Pasai. Salah seorang
ulama Islam dari Pasai yang sangat berperan dalam menyebarkan Islam di Pattani
adalah Syeikh Sa’id Barsisa.[6]
Syeikh dari Pasai ini sering menyebut wilayah ini dengan sebutan “Patani
Darussalam” (Pattani Negeri Damai). Sebagian lain menyebut Pattani dengan
“Darul Ma’arif” (Negeri Pengetahuan).
Peran Syeikh Sa’id
tidak dapat dipungkiri sangat besar dalam melahirkan ulama-ulama ternama di
Pattani. Wan Ahmad,[7] misalnya. Ia seorang ulama besar yang banyak
tinggal di Mekah, dan hampir semua pelajar muslim Nusantara belajar padanya.
Selain ahli dalam bidang tata bahasa Arab dan Fiqh, beliau juga ahli tasawuf.
Diantara karya-karya Wan Ahmad adalah beberapa hasil kerja beliau dalam bidang
tata bahasa yang diterbitkan oleh sebuah percetakan di Kairo, termasuk
didalamnya beberapa syair. Dan karya beliau yang lain adalah Bahja al
Mubtadin wa farha al mujtadin (1892) dan Fatawa al-pattaniyya.[8]
Selain Wan Ahmad, ulama besar yang lainnya adalah Syekih Daud bin Abdullah
bin Idris al-Fattani. Ia menonjol dalam bidang fiqh, tetapi cukup menyukai
tasawwuf. Karyanya tidak kurang dari 57 buah, dengan berbagai bahasan Studi [9]
Masyarakat muslim
Thailand pada umumnya mengamalkan ajaran Islam secara independen, termasuk soal
hukum Islam yang berkenaan dengan masalah keluarga, sejauh tidak berkaitan
dengan undang-undang negara. Namun demikian, terdapat beberapa badan yang
secara langsung menangani syariat Islam, seperti menyangkut undang-undang
keluarga dan waris. Lembaga ini dikenal sebagai Majelis Agama Bahagian Wilayah.
Pembentukan lembaga ini sepenuhnya mendapat dukungan dari pemerintah Thailand
lewat keputusan Kerajaan (Royal Decree) yang berkenaan dengan
perlindungan terhadap agama Islam pada 1945.
Sejak 1946, pemerintah Thailand juga
memberikan hak khusus untuk melaksanakan undang-undang keluarga dan hukum waris
sesuai dengan ajaran agama Islam di empat Wilayah yang berpenduduk mayoritas
muslim, yakni Pattani, Narathiwat, Yala, dan Satul. Untuk itu, pemerintah
membentuk sebuah lembaga yang disebut Mahkamah Wilayah. Di setiap kantor di
keempat wilayah ini terdapat seorang kadi Islam, yang juga disebut Datuk
Yuthitham.[10]
Problem-Problem Muslim Thailand
Bagi sebagain
masyarakat di Indonesia, konflik yang terjadi di Thailand sebelah selatan
adalah konflik yang terjadi karena pertarungan antara Muslim melayu dengan
Budhis Thai. Hal ini tidak lepas dari fakta yang ada. Bahwasanya sebagian besar
masyarakat di daerah Thailand Selatan khususnya di daerah Pattani adalah orang
melayu muslim. Hal ini telah melahirkan berbagai macam problem yang harus
diatasi oleh umat muslim Thailand.
a.
Politik,
Keamanan dan Sosial
Dinamika politik, keamanan dan sosial telah menumbuhkan
gerakan di tingkat lokal di Thailand Selatan, khususnya di tiga provinsi:
Narathiwat, Yala dan Pattani. Diantaranya adalah Barisan Revolusi Nasional
(BRN), Pattani United Liberation Organisation (PULO), dan Gerakan
Mujahidin Islam Pattani (GMIP). BRN menuntut pemisahan diri dengan menggunakan
ideologi sosialis, dan bekerjasama dengan Partai Komunis Melayu di perbatasan
pada tahun 1950an. Sementara PULO adalah gerakan separatis yang menuntut
wilayah Patani –sebutan untuk tiga provinsi Narathiwat, Yala dan Pattani-
sebagai daerah yang merdeka. Mereka pada tuntutan awal memilih untuk bergabung
dengan Malaysia. Wakil Presiden PULO dipengasingan, Haji Lukman Bin Lima,
mengumandangkan ’Jihad’ sebagai gerakan melawan ’Pemerintah Kafir Thai-Buddhis’,
yang ditujukan untuk mengakhiri dominasi mereka atas wilayah Melayu Islam
Patani. GMIP memiliki identitas keislaman yang lebih kuat. Meskipun semua menuntut
kemerdekaan, tetapi masing- masing memiliki karakter dan identitas gerakan
sendiri. Pada beberapa tahun setelah didirikan, mereka mencoba disatukan dalam
satu atap, dengan menggunakan istilah melayu yaitu Bersatu. Tetapi
karena sejak awal didirikan dengan ideologi yang berbeda, Bersatu juga
tidak efektif untuk menyatukan seluruh gerakan.
Meskipun tidak memiliki peran untuk mengontrol
anggota PULO yang masih aktif, generasi tua PULO di Eropa menawarkan upaya negosiasi
dengan pemerintah Thailand. Pada Juli 2002, Thaksin memerintah keponakannya
Jenderal Chaisit Shinawatra untuk bernegosiasi dengan elemen PULO dan BRN. Ini
menunjukkan bahwa kelompok separatis masih perlu diperhitungkan kekuatannya.
Meskipun para komandan Bersatu telah ditangkap atau terbunuh, sisa
gerilyawan masih melakukan beberapa kekerasan.[11]
Secara prinsip pada tahun 2006, hampir seluruh faksi
yang memberontak menandatangani perjanjian nota rekonsiliasi: ’Joint Peace
and Development Plan for South Thailand [Perdamaian Bersama dan Rencana
Pembangunan Thailand Selatan]’. Diantara mereka adalah PULO, Barisan Revolusi
Nasional Konggres (BRN-C), Bersatu, Gerakan Mujahidin Islam Pattani (GMIP), dan
Barisan Pembebasan Islam Pattani. Tetapi karena pemimpin GMIP yang ditangkap di
Malaysia, beberapa anggota masih melakukan operasi di Selatan, demikian juga
BRN-C masih melakukan serangan[12].
Di tingkat grassroot, jurnalis Muslim melakukan
advokasi yang didukung oleh LSM independen di Thailand. Universitas Prince
Sonkla di Pattani juga aktif mendukung upaya perdamaian. The Asian Muslim Action
Network (AMAN) juga melakukan upaya rehabilitasi bagi masyarakat korban
kekerasan dan generasi muda yang mengalami imbas negatif dari konflik.
Disamping, Majelis Ugama, pondok pesantren dan madrasah secara prinsip
mendukung upaya rekonsiliasi dan perdamaian.[13]
Keinginan kuat mereka tidak diimbangi dengan kebijakan pemerintah atas
keamanan, dan lemahnya dukungan atas kemajuan pendidikan secara luas, dan
kesempatan kerja di Selatan.
b.
Ekonomi
Sampai
akhir abad ke-19, kehidupan ekonomi Pattani sangat bergantung pada kegiatan
ekonomi subsisten, seperti pertanian padi, penangkapan ikan, pertambangan, dan
perdagangan eceran. Berbagai upaya pembaruan dan pemusatan pemerintahan yang
dilakukan Raja Chulalongkorn, terutama sejak 1890-an, membuat pendatang Siam
dan pedagang Cina semakin menguasai kendali ekonomi Thailand, termasuk juga
Pattani.
Munculnya
usaha pertambangan dan perkebunan karet yand dimodali non-muslim sejak awal
abad ke-20 ternyata tidak banyak mengubah struktur ekonomi lokal. Masyarakat
muslim Pattani harus puas sebagai pekerja rendahan, seperti penyadap karet dan
buruh kasar. Bahkan, peluang ekonomi yang baru muncul juga tetap meletakkan
mereka pada posisi yang kurang menguntungkan dan rendah pendapatannya, seperti
pesuruh di kantor-kantor dan pekerja bangunan[14].
Pemerintah
Thailand dan pembisnis non-muslim telah
berhasil dengan baik dalam mengolah hasil bumi baik dalam bidang perkebunan
maupun pertambangan, yang mana hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh sebagian
besar umat muslim. Pada akhir tahun 1970-an, lebih dari 12 pertambangan
material telah dibuat, 10 diantaranya adalah penambangan terbuka di daerah
selatan dan sepertiga dari pemasukan
pemerintah Thailand berasal dari wilayah selatan. Meskipun demikian, apa yang
dilakukan oleh pemerintah Thailand tersebut tidak mendapat respon yang baik
dari sebagian masyarakat besar muslim.
Karena, mereka menganggap bahwasanya pemerintahan imperialis Thailand telah
merampas hasil alam masyarakat muslim Thailand. Hal ini dikarenakan tiadanya
hubungan timbal balik kepada masyarakat daerah selatan.[15]
c.
Pedidikan
Sebagian
besar masyarakat muslim Thailand lebih banyak mengenal sistem pendidikan pondok pesantren, seperti yang banyak
ditemukan di Jawa, sebagai institusi pendidikan bagi anak-anak mereka. Sistem
pendidikan ini pertama kali diperkenalkan oleh salah seorang murid dari sunan
Ampel di Jawa, yakni Wan Husein. Ia adalah salah seorang ulama yang berpengaruh
di dalam pengembangan Islam di Pattani.[16]
Hingga awal abad ke-20, di seluruh Pattani terdapat lebih 500 pondok.
Pada
tahun 1921, pemerintah Thailand memberlakukan Peraturan Pendidikan Rendah.
Mereka mewajibkan anak-anak muslim untuk masuk sekolah negeri Thai. Anak-anak
tersebut diwajibkan menggunakan bahasa Thai, dan bahasa Melayu mulai kehilangan
pemakainya. Berbagai kalangan masyarakat muslim mencurigai kebijakan
“siamisasi” ini sebagai upaya pemerintah Thailand untuk menggerogoti etnis dan
budaya melayu Islam.[17]
Hal ini, telah melahirkan protes dari sebagian besar dari masyarakat muslim
Thailand. Hingga akhirnya pada tahun 1923 pemerintah mencabut segala
kebijaksaannya tersebut.
Pada
tahun-tahun selanjutnya, beberapa kasus ketegangan terjadi dalam hal
pelaksanaan pendidikan sesuai dengan keinginan pemerintah. Hingga akhirnya,
pada pertengahan tahun1960-an, beberapa perbaikan dilakukan, termasuk system
pengajaran bahasa Thai, penggunaan bahasa Melayu, guru muslim, dan pemasukan
silabus yang menonjolkan sejarah Islam, dan budaya Melayu. Ternyata hal-hal ini
membawa kemajuan dan menarik minat kalangan muslim untuk mengikuti program
sekolah formal.[18]
Penutup
Pertikaian yang terjadi terus-menerus
antara masyarakat muslim dengan pemerintah Thailand lebih cenderung dipengaruhi
oleh faktor ideologi, sosial, ras dan
budaya. Kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah cenderung
mendiskriminasi masyarakat muslim. Hal ini telah menyebabkan sebagaian dari
masyarakat muslim tersebut ikut bergabung dengan gerakan anti-pemerintah,
bahkan gerakan ini cenderung kepada aksi kekerasan. Usaha pemerintah dalam
menangani konflik ini tidak akan berhasil tanpa adanya rekonsiliasi antara
pemerintah dan masyarakat muslim dan persamaan dalam ide, gagasan dan pedapat.
Referensi
Brown, David Brown.
2004. The State and Ethnic Politics in South-East Asia, (London
dan New York: Routledge)
Hall, D.G.E., Sejarah Asia Tenggara, (Surabaya:
Usaha Nasional)
Liow, Joseph Chinyong, Muslim Resistence in
Southern Thailand and Southern Philippines: Religion, ideology and politics, (Washington:
East-West Center, 2006)
Riddell, Peter, Islam And The Malay-Indonesian
World, (Singapore: Horizon Book, 2001)
Sholihin, M., Sejarah dan Pemikiran Tasawwuf di
Indonesia, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)
Walker,
Dennis P., Conflict Between the Thai and Islamic Cultures in Southern
Thailand (Patani) 1948-2005, (Australia: Monash University, 2005)
‘A weekend in the deep
South’,
http://www.bangkokpost.com/ topstories / topstories.php?id=118623, 9 Mei 2007.
Muslims block roads in
South ,http://www.bangkokpost.com/
breaking_news/ breakingnews. php?id =118629,
12 Mei 2007
[1] Peristiwa penangakapan dan
penembakan terhadap muslim takbai setelah mereka demonstrasi terhadap
pemerintah, lih. ‘A weekend in the deep South’, http://www.bangkokpost.com/
topstories / topstories.php?id=118623, 9 Mei 2007.
[2] Abdullah, Taufik [et.al.], Ensiklopedi
Tematis Dunia Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve), P.466
[3] Ibid, P. 467
[4] Brown, David
Brown. 2004. The State and Ethnic Politics in South-East Asia,
(London dan New York: Routledge), P.48
[5] Abdullah, Taufik [et.al.], Op.Cit.,
P. 474
[6] Sholihin, M., Sejarah
dan Pemikiran Tasawwuf di Indonesia, (Bandung: Pustaka Setia, 2001),
P.53-54
[7]Wan Ahmad juga dikenal sebagai
Ahmad Pattani (1856-1906), ia lahir di desa
Krisek di daerah Pattani
[8] Riddell, Peter,
Islam And The Malay-Indonesian World, (Singapore: Horizon Book, 2001),
P. 198
[9] Ibid, P. 199
[10] Abdullah, Taufik [et.al.], Op.Cit.,
P.474
[11] Liow, Joseph Chinyong, Muslim
Resistence in Southern Thailand and Southern Philippines: Religion, ideology
and politics, (Washington: East-West Center, 2006), P. 35
[12] Riddell, Peter,
Op.Cit., P.200
[13] Muslims
block roads in South ,http://www.bangkokpost.com/breaking_news/breakingnews.
php?id =118629, 24 Desember 2009
[14] Abdullah, Taufik [et.al.],
[15] Walker, Dennis P, Op.Cit., P.86
[16] Abdullah, Taufik [et.al.], Op.Cit.,
P. 467
[17] Ibid, P. 469
[18] Walker, Dennis P., Op.Cit., P.89
0 komentar:
Posting Komentar